HEADLINE

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

POTENSI WISATA

Menaksopal-Satu setengah bulan Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) melakukan survey lapangan di desa Dompyong Bendungan. Satu setengah bulan mereka bekerja, telah terpetakan potensi desa ini untuk menjadi salah satu bagian...

POTENSI WISATA

24-05-2016 Hits:163 POTENSI WISATA Super User - avatar Super User

Read more

PELAYANAN

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BENDUNGAN   2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD   Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 131 Tahun 2011, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kecamatan Bendungan...

PELAYANAN

24-05-2016 Hits:115 PELAYANAN Super User - avatar Super User

Read more

Visi dan Misi Kec. Bendungan

 Visi dan Misi PD   Program-program prioritas pembangunan RPJMD belum seluruhnya terakomodir dalam RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2016, dimana pada tahun 2016 adalah merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD yang sekaligus juga sebagai...

24-05-2016 Hits:125 VISI MISI Super User - avatar Super User

Read more

PELAYANAN

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT BENDUNGAN

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 131 Tahun 2011, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kecamatan Bendungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan.

 

Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 131 Tahun 2011, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Trenggalek, disebutkan bahwa : Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain tugas pokok tersebut, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kecamatan Bendungan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kecamatan.

b.   pengoordinasian operasional program-program pemerintah di tingkat wilayah kerjanya.

c.   penyelenggaraan ketatausahaan di kecamatan.

d.   penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

e.   penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan.

f.    penyelenggaraan tata kelola kependudukan.

g.   pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan.

h.   pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial.

i.    pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya.

j.    pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Di dalam melaksanakan fungsi dimaksud, pemerintah Kecamatan mempunyai kewenangan, antara lain :

 

a. penggoordinasian terhadap jalannya pemerintahan Kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b.   pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.

c.   pelaksanaan usaha dalamrangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

d.   pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

 

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pemerintah Kecamatan Bendungan terdiri atas 4 (empat) Seksi yang secara langsung menangani pelayanan umum dan pembinaan masyarakat, serta 1 (satu) Sekretariat yang terbagi dalam 2 (dua) sub bagian, yaitu sub bagian Umum dan Kepegawaian dan sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang masing-masing menangani urusan kepegawaian dan perencanaan, pelaporan dan keuangan.

 

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bendungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

Tabel 1

 

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bendungan


 

 

 

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2011, terdiri dari :

 

1. Camat

 

2. Sekretariat, membawahi :

 

a. Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan

 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 

3. Seksi Tata Pemerintahan

 

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

 

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

 

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional

 

 

 

2.2 Sumber Daya PD

 

 

 

Untuk mengetahui gambaran pelayanan Kantor Camat Bendungan, dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Bendungan.

 

2.2.1 Sumber Daya Manusia

 

Adapaun komposisi Personalia serta sarana dan Prasarana, berdasarkan data pada Sekretariat Pemerintah,  serta jenjang pendidikan masing – masing personil Kecamatan Bendungan per Pebruari 2015, adalah sebagai berikut :

 

 

 

Tabel 2

 

 

 

DAFTAR NAMA-NAMA, PANGKAT/JABATAN DAN JENJANG PENDIDIKAN 

 

APARATUR KECAMATAN BENDUNGAN

 

KONDISI S/D DESEMBER TAHUN 2015

 

 

 

 

No

 

Nama

 

Pangkat/ Golongan

 

Jabatan

 

Pendidikan

1.

NURKOLIK, SSTP

NIP. 19800518 199810 1 001

Pembina  (IV/a)

Camat

S.1

2.

IMAM ROHADI, SE, MAP

NIP.19700208 199602 1 004

Penata Tk. I (III/d)

Sekretaris Kecamatan

S.2

3.

SUWIGNYO

NIP. 195902171984031006

Penata Tk. I (III/d)

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

SLTA

4.

ANY PURWANTO, S.Pd.

NIP. 19660426 198603 1 004

Penata Tk I (III/d)

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

S.1

5.

SUPARNO, S.Sos

NIP. 196713111990031004

Penata Tk I (III/d)

Kasi Kesejahteraan Rakyat

S.1

6.

Drs. RUDI WIBISONO

NIP 19651010 199201 1 006

Penata  Tk. (III/d)

Kasubbag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

S.1

7.

SUJATMIKO,S Sos

NIP. 196809281989031006

Penata  (III/c)

Kasi Tata Pemerintahan

S.1

8.

GATOT ISWAHYUDI, SH

NIP. 198004252010011016

Penata Muda Tk I ( III/b)

Staf

S.1

9.

DAMIRAN

NIP. 19630912 199707 1 001

Pengatur  (II/c)

Staf

SLTA

10.

BAMBANG YANUARTO

NIP. 197801212005011004

Pengatur (II/c)

Staf

SLTA

11.

LASIDI

NIP. 196611072007011014

Pengatur Muda Tk. I  (II/b)

Staf

SLTA

12.

KUSUSIATI

NIP. 197206102007012019

Pengatur Muda Tk. I   (II/b)

Staf

SLTA

13.

PURWATI        

NIP. 198001262007012019

Pengatur Muda (II/a)

Staf

SLTA

14.

SILVANA HARWI

NIP. 199111192009032001

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Staf

SLTA

15.

SRI SUNARTI

NIP. 19820808 201001 2 002

Pengatur Muda (II/a)

Staf

 

SLTA

16.

WARSI

NIP. 196605102010011001

Juru  (I/c)

Staf

S M P

17.

SUPRIHATIN

NIP. 19790818 201406 2 001

Juru (I/c)

Staf

S M P

18.

MUYOTO

NIP. 196505292010011001

Juru Muda (I/a)

Staf

S D

19.

SAYUTI

NIP. 19710106 201001 1 001

Pengatur Muda (II/a)

Sekdes Surenlor

SLTA

19.

MULYONO

NIP. 19631212 198903 1 012

Penata (III/c)

Kades Dompyong

SLTA

20.

suroto

NIP. 19650309 198703 1 009

Pengatur (II/c)

Kades Depok

SLTA

21.

SURMAJI

NIP. 197203202010011002

Pengatur Muda (II/a)

Sekdes Depok

SLTA

 

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Meskipun sudah tersedia sumber daya manusia, namun keberhasilan organisasi juga ditententukan eksistensi dari pada sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan tugas dan pekerjaan.

Tidak adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadahi, sudah barang tentu akan sangat menghambat dan menjadi kendala suatu organisasi di dalam pelaksanaan serangkaian tugas dan pekerjaan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber  daya  sarana  dan    prasarana    peralatan/perlengkapan    kantor yang tersedia di Kecamatan Bendungan,  baik   sarana   dan   prasarana   bergerak   (kendaraan dinas) maupun yang tidak bergerak (gedung, mebelair dan peralatan kantor lainnya) sudah sangat cukup dan memadahi sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan, pembanguan dan pelayanan masyarakat.

Demi efisiensi sarana dan prasarana kantor, maka pemeliharaan rutin/berkala terhadap sarpras peralatan dan perlengkapan kantor sebagai fasilitas penunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan  pekerjaan,  baik  berupa  sarpras  yang  bergerak  (kendaraan)  maupun  yang  tidak   bergerak (gedung, mebelair dan peralatan/perlengkapan kantor lainnya) terus dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala di dalam rangka menunjang kegiatan dan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan aparatur.

Tabel 3

DAFTAR BARANG INVENTARIS SARPRAS PERALATAN

DAN PERLENGKAPAN KANTOR

KECAMATAN BENDUNGAN – TAHUN 2015

NAMA BARANG

MERK

TAHUN

JUMLAH

Tanah Bangunan

-

1981

1.715 m2

Kantor Camat

-

1981

-

Pendopo Kecamatan

-

1981

-

Kantor  PKK

-

1981

-

Rumah Dinas

-

1981

-

Truk 125 PS

Mitsubishi

2009

1 bh

Isuzu Panther 

Isuzu

 2010

1 bh

Sepeda Motor

Honda Win

1995/2002/2004

3 bh

Sepeda Motor

Kawazaki Blitz

2007

2 bh

Sepeda Motor

Honda  Mega Pro

2008

1 bh

Sepeda Motor

Honda  Supra Fit

2008

1 bh

Sepeda Motor

Honda Supra X

2009

2 bh

Lemari

-

1982 (2)/1985/1987 (3)

6 bh

Mesin Ketik

Ollivety

1982 (3)/1995

1bh

Filling Cabinet

Royal

1987/1989 (2)/ 1990/2005 (2)

6 bh

Kursi Tamu Kayu

-

2009

2 Set

Kursi Rapat

-

1982 (6)/2009 (14)

20 bh

Kursi Biasa

-

1985

15 bh

Kursi Besi

-

1996

70 bh

Kursi Spon

-

1999/2002

4 bh

Kursi Lipat

-

2013

20 bh

Meja Rapat

-

1982

 7 bh

Meja Tulis

-

1983

18 bh

Rak  Kayu

-

1983

3 bh

Pengeras Suara

-

1981

1 bh

Tempat Stempel dll.

-

1982

1 bh

Podium

-

1987

2 bh

Tenda

 

2013

1 bh

Brankas Baja

-

2005

1 bh

Instalasi Listrik

-

2002/2013

3 bh

Papan Struktur

-

2002/1983

2 bh

Jam Dinding

Seiko

1996

7 bh

Jam Duduk

Seiko

1995

2 bh

Generator Set 

DQ6700SS

2013

1 bh

AC

LG

2013

1 bh

Komputer

Hawlet Package

2009/2014

5 unit

Laptop

Toshiba

2009/2013

5 unit

Pesawat Rig

-

2004

1 bh

Kamera Digital

Flash

2004

1 bh

Kamera Digital

Sony/ Canon

2007/2008

1 bh

UPS

Prolink

2013

2 bh

LCD TV

Sony

2013

1 bh

Kalkulator

Casio

2007

1 bh

Microphone

Tens

2014

8  bh

Micxer Sound

Rakitan

2008/2014

1 bh

Sound Sistem + Mixer

Rakitan

2013/2014

2 set

Printer Canon IP

Canon

2014

3  bh

Printer HP laser jet

Casio

2013/2014

2  bh

LCD

BenqMp615P

2010

1 bh

Papan Pengumuman

Kayu milamin

2014

2 bh

Kursi pelayanan umum

besi

2014

4 set

Meja pelayanan umum

Kayu jati

2014

1 unit

 

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri atas :

a. sub sistem perencanaan,

b. sub sistem pengukuran kinerja, dan

c. sub sistem pelaporan kinerja

Dalam modul pengukuran dan analisis kinerja disebutkan, bahwa pengukuran kinerja merupakan sub sistem kedua dari SAKIP, yaitu setelah sub sistem perencanaan kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajukan dalam pelaporan kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Berdasarkan LAKIP Pemerintah Kecamatan Bendungan Tahun 2013, realisasi kegiatan belanja pada Pemerintah Kecamatan Bendungan selama Tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut,

Tabel 4

Realisasi Kegiatan Belanja (BTL / BL)

No

Tahun Anggaran

Jenis Belanja

Ketarangan

BTL

BL

1

2010

 

 

 

2

2011

 

 

 

3

2012

 

 

 

4

2013

924.023.623,-,-

312.619.500,-

 

5

2014

1.225.626.245,-

499.315.500,-

 

 

 Sedangkan perbandingan realisasi kegiatan Belanja Langsung pada Kecamatan Bendungan Tahun 2010 – 2014, adalah sebagai berikut :

 

Tabel 5

Realisasi Kegiatan Belanja Langsung

No

Tahun Anggaran

Jumlah

Keterangan

Program

Kegiatan

Anggaran

Realisasi (%)

1

2010

 

 

 

 

 

2

2011

 

 

 

 

 

3

2012

 

 

 

 

 

4

2013

7

9

312.619.500,-

94,59

 

5

2014

9

10

499.315.500,-

97,03

 

 

Dari analisis keuangan tersebut dapat dilihat dimana realisasi anggaran kegiatan Belanja Langsung dari tahun 2013 yang mencapai 94,59% dan 2014 yang mencapai 97,03% pada Kecamatan Bendungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan Belanja Langsung berjalan dengan baik dalam melakukan upaya mencapai sasaran strategik yang telah ditetapkan.

 

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

 

Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakatnya merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Kinerja pelayanan publik akan menjadi tolok ukur bagi kinerja pemerintah.

Fungsi pemerintah berserta aparaturnya sebagai pelayan publik merupakan salah satu tuntutan reformasi. Persepsi masyarakat yang selama ini cenderung dijadikan sebagai obyek pelayanan, sehingga masyarakat dianggap harus dihilangkan.

Setiap aparatur pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat seseorang yang harus dilayani. Oleh karena itu seluruh aparatur penyedia layanan pada tiap-tiap organisasi pemerintah haruslah bersinergi satu sama lainnya untuk berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan publik harus diartikan sebagai kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi untuk dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat.

Pelayanan publik mempunyai perbedaan dengan pelayanan jasa lainnya. Karakteristik pelayanan publik antara lain, adalah sebagai berikut :

a.memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya;

b.memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani;

c. memiliki tujuan sosial;

d. dituntut akuntabel kepada publik;

e. memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan;

f. sering kali menjadi sasaran isu politik.

Berbagai karakteristik pengelolaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah tersebut menimbulkan persoalan dalam penyediaan pelayanan publik, yaitu antara lain :

a.kelemahan yang berasal dari sulitnya menentukan atau mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah;

b. pelayanan yang diberikan memiliki ketidakpastian tinggi dalam hal teknologi produksi sehingga hubungan antara output dan input tidak dapat ditentukan dengan jelas;

c. pelayanan pemerintah tidak mengenal bottom line, yang artinya seburuk apapun kinerjanya pelayanan pemerintah tidak mengenal istilah bangkrut;

d. organisasi pelayanan pemerintah menghadapi masalah berupa internalitis, yang artinya organisasi pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum masyarakat yang seharusnya dilayani.

Meskipun demikian, penyediaan pelayanan publik tetap harus diupayakan untuk dilakukan, mengingat penyediaan pelayanan publik yang berkualitas merupakan suatu kewajiban bagi setiap instansi penyedia pelayanan publik.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan dilakukan pada saat pemberian pelayanan, yaitu terjadinya kontak antara pelanggan dengan petugas pemberi pelayanan. Kualitas pelayanan akan terlihat dari kesesuaian pelayanan yang diterima pelanggan dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan pelanggan tersebut.

Sebagai salah satu instansi pemberi pelayanan publik, kecamatan dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan dinamika kebutuhan masyarakat akan pelayanan, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mengandung maksud, bahwa Kecamatan merupakan pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu kabupaten/kota dapat terwujud yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tolok ukur pelaksanaan Paten di kecamatan sebagaimana tertuang dalam Permendagri di atas, setidaknya minimal harus memenuhi 3 syarat, antara lain :

a. substansif, yang berupa pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dibidang perizinan dan non perizinan;

b. administratif, yang meliputi standar pelayanan (jenis persyaratan, proses/prosedur, pejabat yang bertanggung jawab, waktu dan biaya) dan uraian tugas aparatur kecamatan;

c. teknis, yang meliputi sarana dan prasarana, serta pelaksana teknis.

Selain hal tersebut di atas, yang menjadikan tantangan sekaligus peluang bagi kecamatan adalah dengan adanya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berada di wilayah dituntut untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dari 7 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan tersebut, maka kecamatan dituntut untuk mendukung terlaksananya janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP